Membangun Provinsi NTB Melalui Diplomasi

Sarasehan UNRAM

Universitas Mataram bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan sarasehan yang diselenggarakan pada Kamis, 9 Februari 2017 di Gedung Rektorat Universitas Mataram. Kegiatan sarasehan ini diselenggarakan dengan mengangkat tema optimalisasi pembangunan daerah melalui diplomasi Indonesia dalam kerangka kerja sama multilateral. Sebagaimana judul dari kegiatan ini yaitu sarasehan, Universitas Mataram mencoba mempertemukan  sejumlah ahli dan pakar di bidangnya masing-masing agar dapat didengarkan pendapatnya mengenai sejumlah persoalan khususnya yang dihadapi oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat sendiri.

          Narasumber yang turut diundang dalam kegiatan ini adalah di antaranya Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Hasan Kleib. Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri RI, Muhsin Syihab. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi NTB, Ir. Ridwan Syah, Msc, MM, MTP. Dan Wakil Rektor IV Universitas Mataram, Professor Suwardji.

          Acara ini dibuka dengan penyampaian sambutan oleh Prof. Suwardji yang dalam hal ini mewakili Rektor Universitas Mataram yang kebetulan berhalangan hadir di hari tersebut. Dalam sambutannya, Prof. Suwardji mencoba memperkenalkan kepada para tamu undangan mengenai Universitas Mataram serta peran dan prestasi yang dicapai oleh Universitas Mataram terkait dengan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

          Yang bertindak sebagai pembicara kunci dalam acara sarasehan ini adalah direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Hasan Kleib. Dalam penyampaiannya, Hasan Kleib berujar bahwa arah kebijakan luar negeri serta diplomasi yang dijalankan Indonesia selama ini merupakan representasi dari kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia. Kleib menegaskan bahwa kepentingan yang dimaksud bukan hanya kepentingan masyarakat Jakarta atau Jawa saja, melainkan mencakup kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia.

          Hasan Kleib dalam pemaparannya juga turut menyanjung Provinsi Nusa Tenggara Barat atas prestasinya sebagai daerah yang lima tahun berturut-turut menyandang peringkat pertama dalam pencapaian Millennium Development Goals. Menurut Hasan Kleib, kesuksesan Provinsi NTB dalam pencapaian MDGs harus dapat ditularkan ke daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia mengingat tahun 2017 merupakan puncak dari pelaksanaan program MDGs di Indonesia dan segera akan menyongsong pembangunan berbasis SDGs atau Sustainable Development Goals yang akan diimplementasikan hingga tahun 2030.

          Untuk itulah dalam menyukseskan itu semua, tidak dapat hanya diiemban oleh pemerintah Indonesia semata. Kerja sama internasional sangatlah dibutuhkan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, sehingga akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

          Nusa Tenggara Barat sendiri sebenarnya memilki proyek investasi potensial yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan meskipun di antara proyek tersbut masih dalam tahap perencanaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi NTB, Ridwan Syah  bahwa proyek-proyek tersebut di antaranya adalah pembangunan Mandalika Resort di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, pengembangan kawasan minapolitan, pariwisata, dan pertanian di Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora atau disingkat Samota. Serta proyek ambisius berupa global hub untuk menciptakan Singapura baru di Bandar Kayangan, Lombok Utara yang nantinya akan dijadikan sebagai kawasan pelabuhan internasional, kilang minyak, galangan kapal, serta pusat bisnis dan industri. Ridwan Syah memaparkan bahwa hal tersebut dapat disukseskan dan dapat dikerjasamakan secara bilateral, multilateral, regional maupun internasional.

          Lebih lanjut dielaskan bahwa tugas pemerintah daerah adalah dapat menjamin kemudahan serta mampu menjaga iklim investasi yang kondusif, menjalnakan good governance, menjamin keamanan serta tak luput pula yakni penyediaan infrastruktur yang memadai seperti tersedianya listrik dan juga jaringan jalan raya yang baik.

          Dalam hal ini semua pihak menaruh harapan yang cukup besar kepada Kementerian Luar Negeri serta para duta besar agar mampu memfasilitasi dan mampu mempromosikan potensi-potensi yang terdapat di daerah khusunya NTB kepada dunia luar agar nantinya dapat mewujudkan terjalinnya kerja sama internasional dengan pemeintah Nusa Tenggara Barat. (SH)